Terkait Korupsi Dana Desa, GMNI Bener Meriah Apresiasi Kinerja Kejaksaan.

IMG-20180112-WA0020

Toskomi.com || Bener Meriah (11/01) Pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 127,74 triliun sejak pertama kali digelontorkan pada 2015. Desa yang sudah menerima dana tersebut 74.910 dengan rincian pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, 2016 Rp 49,98 dan 2017 Rp 60 triliun.

Satria darmawan ketua GMNI kabupaten Bener meriah mengatakan,
Besarnya anggaran yang di terima desa membuat tergiur oknum kepala desa untuk melakukan korupsi.
Polemik kasus korupsi dana desa selama ini terus meningkat di setiap kabupaten/kota.

Seperti yang baru saja terjadi di kabupaten bener meriah seorang reje (kepala) kampung, Blang ara kecamatan pintu rime gayo Kabupaten Bener Meriah harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena di duga melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp. 132.800.000 dari pengerjaan infrastruktur bangunan yang belum selesai dikerjakan.

GMNI kabupaten Bener Meriah Mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong Bener Meriah, "kami sangat mengapresiasi kinerja Kejari Bener Meriah untuk mengusut kasus korupsi dana desa di bener meriah" ini sebagai contoh untuk kepala desa lainya yang ada dikabupaten bener meriah agar benar benar memperhatikan juknis juklak dan peraturan yang berlaku dalam penggunaan dana desa, agar kedepan tidak ada lagi kepala desa yang berurusan dengan aparat penegak hukum tutup aktivis kelahiran 16 april 1992 ini.

Dirinya juga berharap kedepan agar kejari bener meriah tetap konsisten melawan korupsi di kabupaten penghasil kopi tersebut.

Menurut aktivis muda ini salah satu faktor paling mendasar terjadinya korupsi dana desa adalah, kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa di tingkat desa, harusnya kepala desa melibatkan semua elemen perangkat desa dalam menyusun satu program, agar masyarakat dapat mengetahui dan terlibat langsung dalam proses membangun desa.

Selama ini yang terjadi di masyarakat adalah masalah kurangnya masyarakat mendapat akses informasi pengelolaan dana desa, padahal UU No 28 Tahun 2014, tentang keterbukaan informasi publik telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapat informasi.

pasal 68 UU Desa juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa.

Satria menambahkan dengan melibatan masyarakat menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lebih mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desanya.

Selain itu faktor pendidikan kepala desa juga menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan, masih rendahnya latar belakang pendidikan dari kepala desa dan perangkat desa sangat berpengaruh terhadapa penggunaaan dan pelaporan dana desa. Tutup Satria Darmawan  (S16)

Komentar

Loading...