Terbitkan PKPU No 1 Tahun 2018

Hanya Penyelenggara Yang Pernah Diberhentikan Tetap Yang Tidak Boleh Mendaftar Jadi Anggota KIP

kantor KPU Pusat

TOSKOMI.COM|| JAKARTA (11/1/2018) ­– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang  SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

PKPU No.1 Tahun 2017 tersebut resmi diundangkan sejak tanggal 9 Januari 2017.

Ada yang berbeda dari aturan yang lebih tinggi diatasnya, sebagaimana sebaimana diketahui, Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak menyinggung tentang Putusan DKPP dalam syarat menjadi Anggota KPU/KIP Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

Ternyata aturan pelaksana dari Undang Undang tersebut memunculkan norma yang baru yakni penambahan persyaratan salah satunya “tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu” sebagaimana termaktup dalam Pasal 5 huruf P PKPU No.1 Tahun 2018.

Prasa “tidak pernah diberhentikan tetap” dalam aturan tersebut membuka ruang untuk para penyelenggara yang pernah dinyatakan oleh DKPP melanggar kode etik namun dengan sanksi Teguran keras dan pemberhentian sementara bisa berkontestasi menjadi Anggota KPU/KIP.

Persoalan yang muncul apakah pemberhentian sementara dan terguran lisan tersebut hanya seremonial belaka tanpa efek (akibat hukum) lainya? Wallahu’alam bissawaf (Z.80)

Komentar

Loading...