Terkait Dugaan Pungutan Liar Gaji Petugas Sapu, ini Klarifikasi BLH dan BPJS Ketenagakerjaan

BLH dan PJS Ketegakerjaan

TOSKOMI.COM|| Takengon (19/7/2017) - Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Aceh Tengah, Zikriadi Lewat Sekertaris Dinas BLH Zunaidi membantah pemberitaan semula terkait dugaan pemangkasan gaji petugas sapu.

Baca: Kadis BLHK&P Aceh Tengah Diduga Pangkas Gaji Petugas Sapu

Hal itu disampaikan oleh Junaidi yang mengundang tim Toskomi.com di Salah satu ruangan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tengah Selasa pagi (18/7/2017).

Junaidi menjelaskan pemotongan tersebut berdasarkan Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor 900/247/DPK Tentang Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran BPJS Kesehatan tertanggal 24 April 2015.

Junaidi dan Trisnal (salah seorang Petugas BPJS Ketegakerjaan bersikukuh bahwa tidak ada persoalan terkait Dana pemotongan tersebut.

Setoran yang harus dibayarkan oleh seorang Pegawai Honorer (Non PNS) untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan menurut Junaidi sebesar 5,7% menurut Surat Edaran tersebut. Dengan rincian 3,7% dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan 2% dibayarkan oleh Peserta.

Sedangkan menurut Trisnal Iuran tersebut dibayar untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dari UMP, Iuran Jaminan Kematikan Sebesar 0,3% dari UMP dan Iuran Hari Tua sebesar 3,7% dari UMP.

Kemudian Menurut Junadi, UMP yang dimaksud dalam surat edaran tersebut adalah UMP yang besaranya Rp.1.900.000 dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan Sebesar Rp. 38.000.

Namun Tampaknya UMP yang ditetapkan dilakukan dengan sistem sapu rata. Sebagai contoh Seorang petugas LPJU dengan Gaji Rp. 900.000 juga membayar Iuran sebesar Rp.38.000. Hal yang sama juga terjadi bagi petugas Pembersih Taman yang berhak memperoleh gaji sebesar Rp. 721.000 namun harus dipotong Rp. 38.000 atau lebih dari (2%) dari gaji mereka dan hal tersebut juga berdampak untuk semua petugas di Badan Lingkungan Hidup.

Hal tersebut membuat 295 Petugas BLH harus membayar Rp. 11.216.000 terhadap untuk BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 2015 sampai dengan saat ini.

Saat hal ini ditanyakan kepada Trisnal dirinya tempak buang badan terhadap hal itu. Trisnal menjelaskan bahwa yang salah berarti Surat Edaran Bupati Tersebut.

Hal ini memberikan sinyal bahwa ada permainan dibalik diterbitkanya Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor 900/247/DPK yang selain berpotensi merugikan Tenaga Kerja dan Merugikan keuangan negara. (Z.80/SD.16/A.1)

 

Komentar

Loading...