Dengan Modus Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaaan

Kadis BLHK&P Aceh Tengah Diduga Pangkas Gaji Petugas Sapu

Zikriadi

TOSKOMI.COM|| Takengon (16/07/2017) - Petugas kebersihan bagian penyapu jalan di Dinas (Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Tengah merasa dibohongi oleh pimpinan mereka terkait pemotongan gaji.

Hal ini disampaikan oleh Petugas kebersihan yang tidak ingin disebut namanya. kepada toskomi.com Petugas tersebut mengatakan pemotongan gaji mereka sudah berjalan 10 bulan.

Pemotongan gaji tersebut diperuntukan untuk pembayaran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan. Dengan besaran Rp. 76 Ribu rupiah/ perugas. Namun menurut Petugas tersebut, dirinya telah membayar BPJS Kesehatan dikampung mereka.

Kuat dugaan menurut Petugas tersebut dana pemotongan tersebut sangat rentan diselewengkan. Karena jumlah petugas juru sapu berjumlah 200 petugas dan cacat prosedur.

Terhadap jaminan kesehatan BPJS tersebut menurutnya, Setiap petugas dijanjikan mendapat jaminan kesehatan kelas 2. Namun, setelah dirawat dirumah sakit petugas ternyata mendapatkan BPJS kelas umum.

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

Sehingga menurut ketentuan seharusnya petugas kebersihan hanya membayar Rp. 15. 440 untuk Petugas penyapu karena Gaji yang mereka terima sebesar Rp. 772.000.

Baca: Iuran BPJS Kesehatan

Sedangkan Untuk BPJS Ketenaga Kerjaan, Besarannya ialah 3 persen dari gaji pokok karyawan dengan porsi pembagian 2 persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persen dibayarkan oleh pekerja. Artinya untuk seorang Petugas Sapu hanya membayar Rp. 7.720/ Petugas.

Baca Juga: Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Sehingga Menurutnya, pemotongan tersebut hanya Rp. 23.160 Ribu/ petugas, bukan Rp. 76.000.

Menurut mereka selama ini lebih dari Rp. 50.000 hak mereka telah dipangkas oleh pimpinan mereka.

Menurut petugas tersebut menambahkan, kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga belum mereka miliki, sihingga kuat duagaan mereka pemotongan tersebut mengandung unsur memperkaya diri pihak-pihak yang memotong hak yang tidak seberapa tersebut.

Sepanjang Berita ini diturunkan, Kepala Dinas BLHK&P Kabupaten Aceh Tengah belum dapat dihubungi. Namun pihak Toskomi.com akan melakukan komunikasi guna memperoleh informasi yang lebih berimbang. (Z.80/SD.16)

Komentar

Loading...