MPU Aceh Tentang Kebijakan Irwandi Modifikasi Aturan Hukum Cambuk di Aceh

MPU Aceh: Tak Ada Hubungan Cambuk dengan Investor

Tgk Faisal Ali

TOSKOMI.COM || BANDA ACEH (15/7) Pemerintah Aceh sedang mewacanakan perubahan aturan terkait pelaksanaan hukuman atau uqubat cambuk di Aceh. Hal ini dikaitkan demi menjaga menjaga iklim investasi di Aceh. Namun, Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) Aceh menilai tidak ada hubungannya antara investasi dengan penerapan hukuman cambuk yang selama ini dijalankan.

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali mengatakan tidak ada hubungannya sama sekali antara penerapan Syariat Islam yakni hukuman cambuk secara terbuka yang diterapkan di Aceh selama ini dengan investor, dan ini bukan sebuah alasan yang harus dilakukan.

"Tidak ada hubungannya, saya kira itu tidak ada problem, tidak ada hubungannya sama sekali, cuma pihak yang tidak senang mengaitkan dengan investor. Saya kira, melihat secara kasat mata itu tidak menjadi sebuah alasan," kata Faisal Ali kepada wartawan saat dijumpai di Kantor MPU Aceh, Kamis (13/7).

Faisal Ali mencontohkan, dibeberapa negara muslim lainnya seperti di Saudi Arabia, Qatar, banyak investor yang datang untuk berinvestasi kesana, bahkan di Kota Mekkah saja banyak usaha dimana pemiliknya juga bukan orang muslim.

"Jadi tidak ada alasan itu," ujarnya.

Menurut Faisal, selama ini pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka di tengah masyarakat dan tidak terjadi masalah apapun. Berbeda, lanjutnya, jika dalam penerapannya banyak persoalan sehingga penting untuk dibicarakan kembali bersama.

"Saya berharap Pemerintah Aceh harus lebih arif dan bijak dalam merespon hal yang berkaitan dengan Syariat Islam. Karena pemimpin yang baru harus mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama dalam membangun Aceh lebih baik kedepannya," harapnya.

Berkaitan dengan hal ini, Faisal menyarankan supaya Gubernur Aceh perlu mendiskusikan kembali secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk mendapatkan hasil yang baik, dan juga harus melihat fakta-fakta, misalnya ada pengaitan pelaksanaan Syariat Islam dengan investor.

"Pemerintah Aceh perlu memanggil para pakar supaya beliau terpahani dalam konsep penerapan Syariat Islam, sehingga bisa dilogikan kepada pihak lain," ujar Ketua Nahdatul Ulama Aceh ini.

Ia menambahkan, pelaksana hukuman cambuk secara terbuka dapat menjadi pelajaran bagi diri pelanggar Syariat Islam sendiri, dan juga untuk orang lain.

"Kalau tertutup, maka ini hanya untuk diri sendiri saja," katanya. (AJNN.Net)

Komentar

Loading...