Terkait Kriminalisasi Terhadap Nelayan

LBH Pos Meulaboh Ajukan Pledoi

Herman Saat Konferensi Pers Ketkait Sengketa Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Gubernur Aceh

 

TOSKOMI.COM|| Meulaboh (18/5/2017) Herman SH, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh membacakan Pledoi (nota pembelaan) terhadap nelayan, siang tadi (18/5/2017).

Sidang yang Berlangsung pada pukul 11:30 WIB tersebut, berlangsung di Salah satu raungan sidang di Pengadilan Negeri Meulaboh.

Sidang tersebut, berlangsung tegang. Selain sidang tersebut dihantui rasa cemas dari keluarga Nelayan yang telah ditetapkan JPU sebagai terdakwa, pembacaan pledoi tersebut menggema dengan nada yang tegas menggerakan hati.

Sidang dengan terdakwa Yuli Sahputra Bin Hasyim Jauhari (Pawang/Nahkohada KM Kasim Sayang 4 GT), Bahtiar Bin Abdullah Sani (Pawan/Nahkhoda KM Otopia 5 GT), M. Din Bin Muhammad Amin (Nahkhoda/Pawang KM Baway 6 GT), M. Mizar Bin Syarifudin (Pawang/Nahkhoda KM IJo Oen 5 GT), Erfin Bin Afan (Nahkhoda/Pawang KM Geubrina 3 GT), dan Aliman Bin Leman (Pawang/Nahkhoda KM Iqtibal 5 GT) yang dililai JPU melanggar UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga: Indikasi Kriminalisasi Terhadap 6 Nelayan Mencuat

Herman SH mengungkapkan, Bahwa Tentang Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tentang Pendampingan Penggatian Alat Penangkap Ikan Yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang merupakan bagian dari peraturan perundang-udangan, yang mana berlaku sejak 3 Januari 2017 selam enam bulan, yang memerintahkan Pemerintah Daerah dan instasi terakit (Dinas Kelautan dan Perikanan) untuk melakukan langkah-langkah pendampingan terhadap nelayan yang pada pokoknya terkait alat tangkap dari yang dilarang menjadi alat tangkap ikan (API) yang di perbolehkan.

Sehingga, Lanjut Herman,  pada intinya berdasarkan fakta-fakta yang terungkan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa mereke belum pernah mendapat sosialisasi maupun pembinaan terkait larangan pengunaan alat tangkap,

hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli M. Adli Abdullah, S.H (Ahli Hukum Adat & Perikanan ,juga mantan Sekjen Panglima Laot  Aceh) dimuka persidangan telah jelas menyebutkan bahwa masih ada masa tenggang selama 6 bulan sejak Januari dengan berlakunya SE tersebut, belum dapat dilakukan penindakan hukum,

begitu juga ke enam Terdakwa merupakan buruh nelayan/ nelayan kecila yang sehaurnya di bina sebagaimana Qanun Aceh tentang Penyelesaian Sengketa Adat Laot, tidak seharunya di peroses hukum. berdasarkan hal-hal tersebut karenanya menurut Tim Penasihat Hukum dalam perkara ini, telah mengangkangi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Herman, surat dakwaan Jaksa Penuntutn Umum tersebut haruslah dinyatakan dinyatakan majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut batal demi hukum. (Z.80)

Begitu juga dengan dakwaan tunggal dan tuntuan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada Rabu 17 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasl 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan isinnya terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan di kapal penbangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). menghukum para Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denan 1 Jutam Subsider 1 bulan kurungan.

Herman Berharap sebagaimana yang telah diucapkan dalam Petitum Pledou tersebut Majelis makim  harus Membebaskan Para Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum atau setidak-tidaknya menyatakan Dakwaan JPU batal demi hukum.

Sementara Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan Putusan yang akan berlangsung, Jum’at (19/5/2017) Besok.  (Z.80)

Komentar

Loading...