6 Nelayan Di Dakwa JPU 5 Tahun Penjara

LBH Banda Aceh Pos Meulaboh Anggap Dakwaan Tersebut Prematur

Herman Saat Konferensi Pers Ketkait Sengketa Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Gubernur Aceh

TOSKOMI.COM|| Meulaboh (8/9/2017). Herman SH, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh mengaku kecewa setelah klienya  Yuli Saputra, M Din, Bahtiar, M Mizar, Erfin, dan Aliman, dituntut 5 tahun penjara dan denda 2 miliar oleh.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut berlangsung dengan agenda pembajaan dakwaan. Para terdakwa dililai JPU melanggar UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perikanan.

Menurut Herman SH, Dakwaan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan yang di junjung tinggi di Negara Republik Indonesia.

Sejak awal, kata Herman, kasus ini dinilai cacat. Bahkan proses penangkapan enam terdakwa tersebut tidak sesuai dengan aturan. Selama ini, kata Herman, para nelayan tidak mendapatkan informasi yang akurat dari pemerintah tentang penggunaan alat tangkap.

Menurut Herman, Surat Edaran Menteri Kelautan nomor B.1/SJ/PL-610/2017, berlaku 3 Januari 2017, memberikan masa jeda selama enam bulan terhadap penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Artinya, kata Herman, hingga Juni mendatang, para nelayan masih dalam proses pendampingan.

Para nelayan ditangkap oleh Satuan Polisi Air dan Udara dengan tuduhan menggunakan alat tangkap yang melanggar aturan. Seharusnya, kata Herman, pemerintah mendekati para nelayan dan memberikan pemahaman terkait larangan tersebut.

“Artinya Polisi Air dan Udara tidak mengindahkan Surat Edaran Menteri Kelautan nomor B.1/SJ/PL-610/2017 dan terkesan tedensius untuk menghukum para nelayan” Tambah Herman.

Namun, dia menambahkan, “Penangkapan ini sangat prematur. Penangkapan ini juga tidak sesuai dengan konteks hukum,” ungkap Herman.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini juga berencana akan melakukan esepsi untuk meminta majelis hakim untuk membatlkan dakwaan besok (9/5/2017) sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan. (Z.80)

Komentar

Loading...