Riduansyah Menduga 2 Milyar Lebih Dana Ganti Rugi di Tilap

Riduansyah

TOSKOMI.COM || Bener Meriah (6/5) Masyarakat pemilik lahan di desa bale atu kecamatan bukit membawa bukti bukti surat kepemilikan lahan sebidang tanah yang terkena Pembangunan jalan dua jalur.

Hal ini dilakukan masyarakat pemilik kebun atas tah terjadinya ganti rugi lahan tersebut oleh Pemerintah daerah kabupaten Bener meriah melalui tatapemerintahan.

 

Pemilik lahan yang memiliki sertifikat merasa kecewa atas adanya dugaan permainan sehingga terbit sporadik tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa yang baru kampung bale sekitar tahun 2016, sementara Program Pembangunan jalan itu sudah dimulai sejak tahun 2010.

 

Baca Juga: Oknum Pejabat Bener Meriah Diduga Kuat Perkosa Hak Rakyat 2 Milyar Lebih

 

Riduansyah yang juga merupakan salah satu pemilik lahan yang terkena Program Pembangunan jalan dua jalur tersebut ikut memprotes atas kebijakan Pemerintah daerah melalui tatapemerintahan yang diduga kuat telah ikut melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan sebidang tanah di kampung bele atu.

 

Baca Juga: GeRak Gayo Pertanyakan 2 Milyar Lebih Dana Ganti Rugi Lahan Mayarakat

 

Riduansyah memepertanyakan kepada Tatapem Pemerintah Kabupaten Bener Meriah atas dasar apa terbitnya sporadik tanah yang berada di kampung bale atu yang terkena Program Pembangunan dua jalur tersebut “ namun tatapemerintahan tidak bisa menujukkan bukti bukti kuat atas terbitnya sporadik tersebut”.

 

Baca Juga : Klarifikasi Kabag Tatapem Setdakab Bener Meriah

 

Dikabarkan dana ganti rugi lahan sudah pernah cair sebesar 800 juta dari total 2.7 Milyar dan uang tersebut sudah di terima kepala desa bale atu yang baru dan sebagian uang tersebut di serahkan kepad a oknum Tatapem Bener meriah.

 

Sebagaimana dikutip dari rubernews.com Tgk. Usman Yakub Ketua Pansus DPRK Bener Meriah mengungkapkan bahwa ada indikasi perugian uang negara dalam kasus tersebut. “ pada tahun 2010 beberapa masyarakat yang memiliki tanah di daerah itu menyumbangkan kepada Negara untuk dibuat jalan jalur dua dan tidak akan diganti rugi, namun setelah dibuka jalan tersebut pada tahun 2013-2014 ada yang dibayar oleh Pemerintah dengan nilai miliaran rupiah sehingga untuk sebahagian pemilik tanah juga dibayar”.

Lihat: DPRK BENER MERIAH LAKUKAN PANSUS SENGKETA TANAH JALUR DUA REMBELE

 

 

 

Komentar

Loading...