Ini Klarifikasi Kabag Tatapem Setdakab Bener Meriah

kantor Bupati BM

REDELONG : Sehubungan dengan pemberitaan salah satu media online Toskominews terbitan Tanggal 2 Mei 2017 mengenai dugaan penyelewengan adanya dana ganti rugi lahan masyarakat, Kepala Tata Pemerintahan Setdakab Bener Meriah Muhammad, S.Pd berikan klarifikasi terkait berita tersebut, Jum’at (5/5)

Dalam klarifikasinya tersebut Kabag Tatapem Setdakab Bener Meriah Muhammad menyampaikan sebanyak lima (5) aitem penjelasan,

  1. Bahwa proses pelaksanaan Ganti Kerugian bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksananya;
  2. Bahwa tanah yang luasanya tidak lebih dari 5 Ha, maka instansi yang memerlukan tanah (dalam hal ini Pemda Kabupaten Bener Meriah) dapat langsung melakukan ganti kerugian kepada para pihak/pemilik tanah, sedangkan untuk tanah yang luasannya lebih dari 5 Ha maka pelaksananya adalah melalui Pemerintah Aceh (provinsi);
  3. Bahwa penentuan pemilik tanah yang terkena Ganti Kerugian bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditentukan oleh peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan perhitungan benda yang ada diatas tanah seperti tanaman dan /atau bangunan oleh instansi terkait, sedangkan harga tanah dinilai dengan menggunakan jasa penilai yang independen yakni Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP);
  4. Bahwa pengukuran bidang-bidang tanah yang terkena pembangunan dilaksankan oleh Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah, bersama-sama dengan aparat Kampung dan Kecamatan, serta dilakukan secara terbuka sehingga dapat langsung disaksikan oleh para pemilik tanah maupun masyarakat umum, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah yang diganti rugi, terutama tanah-tanah yang telah bersertifikat;
  5. Bahwa dalam rangka pembayaran ganti kerugian kepada para pihak yang berhak (pemilik tanah) sesuai peta bidang BPN dan hasil penilaian KJPP dilakukan langsung melalui rekening Bank para pihak yang berhak (pemilik tanah), sehingga tidak benar jika ada penyelewengan dana ganti rugi lahan masyarakat seperti yang diberitakan;(Humas Setdakab Bener Meriah).

 

Komentar

Loading...