Refleksi Penanggulangan Bencana & Tupoksi BPBD

herman juris

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi bencana banjir di beberapa wilayah di kabupaten Aceh Tengah, salah satunya kebayakan.  Belum lama berselang tepatnya 21 Maret 2017 lalu, lagi-lagi terjadi becana kebakaran pada 5 April 2017  di Wilayah Lot Kala, kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah menghanguskan 7 unit rumah.

Bacaan kebanyakan terhadap kebakaran adalah musibah, benar,,,,akan tetapi hal-hal tersebut bukan berarti melegitimasi seluruh keadaan, apalagi sampai menghilangkan daya kritis terhadap elemen-elemen atau perangkat negara yang suharusnya berperan proaktif sebagaimana tupoksi kerjanya.

Terkait bencana sebagaimana telah jelas disebut dalam beberapa regulasi peraturan perundang-undangan dan Qanun Provinsi Aceh maupun Kabupaten/Kota. Dalam tataran bernegara telah jelas di temui adanya hak serta kewajiban negara maupun oleh warganya. Musibah ataupun bencana tentu tidak ada satu orangpun yang menghendakinya, namun akan tetapi potensi bencana serta untuk meminimalisir dampak tentunya ada suatu skema yang harusnya dilakukan.

Bencana kebakaran, bukan kali ini saja terjadi di Wilayah Lot Kala Kebayakan, faktanya pada tahun 2014 lalu 9 unit rumah juga hangus terbakar yang berdekatan setentang lokasi terjadi kebakaran yang baru ini. Hal ini menandakan adanya suatu eskalasi atau lokasi rentan kejadian kebakaran, ini seakan menggangu pikiran, apa, dan siapa atau lembaga mana yang memiliki peran..lantas bagaimana dengan hal evaluasi,,,tentu refleksi serta evaluasi untuk antisipasi bencana harus menjadi suatu catatan kritis.

Secara struktural, negara telah membentuk lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal penangulanan bencana, yakni Bandan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekala nasional, serta Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam level daerah.

Kejadian bencana baik banjir atau pun kebakaran, yang tidak jauh berselang dan terjadi pengulagan setentang lokasi yang tidak berjauhan, dapat dilihat sejauh mana upaya pengurangan risiko bencana (PRB) apakah telah benar-benar dilakukan secara teknis dan bukan hanya sekedar wacana...!!

Sebagaiamana UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana salah satu fungsi Badan Penanggulangan Bencana pada Pasal 13 jelas disebutkan meliputi, huruf a “perumusan dan penetapan kebijakan penanggulanagn bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;” dan huruf b “pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.”

Kemudian pada Pasal 16 “Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :

  1. Pra bencana
  2. Saat tanggap darurat; dan
  3. Pasca bencana

Peran BPBD sebagaimana Pasal 20 mempunyai fungsi, (a) perumusahan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta (b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selanjutnyan mengenai tugas BPBD sebagaimana Pasal 21 huruf (a) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rahabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.; Selanjutnya pada huuf (c) menyusun, menetapkan, dan menginfromasikan peta rawan bencana, (d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, (e) melaksanakan penyelenggaraaan penanggulangan bencana pada wilayahnya, serta huruf (h) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam kontek negara hukum, rakyat atau setiap orang menjadi subjek hukum yang melekat hak konstitusionalnya sebagi warga negara. Bahwa di dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah diatur serta dijamin mengenai hak masyarakat sebagaiamana Pasal 26 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak :

  1. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  2. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  3. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana
  4. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  5. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
  6. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana

Sebagaiamna fakta kejadian serta kandungan regulasi, harus diperhatikan adalah perlu adanya suatu data yang komprehensif dan kemampuan memprediksi dalam penanggulagan bencana, harus betul-betul dimanfaakan secara optimal sebagai suatu instrumen pencegahan dan melibatkan segenap elemen masyaratakat, dengan mengintensifkan secara berkelanjutan kegiataan/progran edukasi membangun penyadaran bersama secara kolektif terhadap warga dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai upaya pengurangan risiko bencana (PRB). Sehingga menjadi suatu rekomendasi dan dorongan pada BPBD Aceh Tengah dan juga segenap stake holder, serta tentunya unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar lebih ekstra dalam mengoptimalkan mekanisme pencegahan bencana secara proaktif sehingga menjadi bahan evaluasi dan antisipasi yang terukur, kedepannya dalan hal bencana,,,,negara tentunya harus hadir pra bencana , saat tanggap darurat, dan pasca bencana, guna manjamin pemenuhan, perlindugan serta penghormatan hak-hak asasi manusia.

Penulis :

Herman, S.H

Aktivis Hukum / Advokat Muda / Asal Gayo

 

Komentar

Loading...