6 Anggota DPRA Jadi Saksi : “DIPERKOSA” Akhirnya Lahir Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016.

TOSKOMI.COM || Banda Aceh  (8/4) Salah seorang anggota DPRK Aceh Tengah dari fraksi Hanura membuat status yang mengejutkan publik.

Hal ini berawal dari rapat kerja Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kota Se Aceh ( FKKA),  yang di ikuti oleh Perwakilan DPRK dan Bupati Aceh Tengah dalam rangka menyikapi Qanun Aceh No 10 tahun 2016, tentang penarikam dana otsus ke provinsi Aceh dari Kabupaten/Kota pada tanggal 08 April 2017.

Yurmiza Putra yang merupakan salah satu delegasi FKKA yang di selenggarakan di Banda Aceh membuat statement di akun Facebook pribadinya dengan nada kecewa dan kesal terhadap pemerintah Aceh dan 6 perwakilan anggota DPRA dari Dapil Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Anak dari Pemerintahan Kabupaten Kota se Aceh protes mengapa bapak selaku orang tua yg begitu adil membagikan hak-hak selama ini dgn mandat QANUN ACEH NO 2 TAHUN 2013 tiba-tiba berubah dan berpihak kpd anak haram hasil 'PERKOSAAN' 2016.

Wajar dan logis menurut paramedis jika anak haram ini (Qanun Aceh No 10 Tahun 2016) lahir mendadak jika diperkosa oleh sejumlah anggota DPR Aceh yg tdk berpihak kepada Daerah Pemilihan (DAPIL) nya, aneh bin ajaib anggota DPRA ini dan bila perlu beri sanksi sosial jgn pilih mereka tahun 2019 nanti.

Rakyat harus tau jika dana otsus 'disunat' dan langsung dikelola oleh pemerintah Provensi yg merupakan dana segar bagi Kabupaten/Kota maka sama halnya Pemerintahan Aceh menyesenggsarakan rakyat dan pemerintahan Kabupaten/Kota hrs segera mengambil langkah-langkah nyata baik secara hukum maupun berupa aksi maupun lainnya.

Monyet ini aja tersentak membaca berita atas lahirnya QANUN NO 10 Tahun 2016 kok anggota DPRA berdiam diri. Sesungguhnya bukanlah pemerintah pusat yg tidak adil tapi lebih zolim Pemerintahan Aceh terhadap Kabupaten/Kota nya sendiri.

Kami berharap kpd Pemerintah Pusat agar APBA Aceh 2018 perlu dilakukan koreksi bersama dgn pemerintahan Kabupaten/Kota se Aceh bkn dgn Pemerintah Provensi Aceh saja yg serakah dan tamak. (Statement Yurmiza Putra di akun Facebook pribadinya)

Sementara Samsuddin S.Ag yang juga merupakan perwakilan anggota DPRK Aceh tengah dari fraksi PDI Perjuangan juga tidak ketinggalan melontarkan kekesalannya melalui akun Facebook pribadinya

Menyebutkan bahwa pemerintah Aceh telah melakukan amputasi kebijakan mengenai bagi hasil migas dan Otsus tahun 2016 kali ini tanpa ada musyawarah dengan pihak kabupaten kota Se-aceh, dan ini merupakan bentuk penjajahan terselubung. Sebut Bung Sam sapaan. (D23) 

Komentar

Loading...