Mendagri : SK Gubernur Terkait Mutasi Pajabat Tidak Menyalahi Aturan

unnamed (3)

TOSKOMI.COM || JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menegaskan, pengangkatan dan pelantikan 33 pejabat eselon II oleh Gubernur Aceh pada 10 Maret lalu sah dan telah mendapat izin dari Mendagri.

Mendagri juga menyatakan tidak ada alasan bagi dirinya untuk menonaktifkan Zaini Abdullah dari jabatan Gubernur Aceh seperti yang diinginkan Ketua DPR Aceh.

Penegasan itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan Serambi seusai melangsungkan pertemuan dengan Gubernur Zaini Abdullah di Gedung Badan Diklat, Jakarta, Jumat (31/3). “Apa alasan saya menonaktifkan gubernur? Tidak ada alasan,” tukas Mendagri.

Ia juga menyatakan, Gubernur Aceh memiliki hak dan kewenangan melakukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh.

Mengenai ada pihak yang keberatan terhadap keputusan Gubernur Aceh tersebut, Mendagri mempersilakan mereka menempuh jalur hukum. “Kalau keberatan, ajukan ke pengadilan,” ujar Mendagri.

Menurut Mendagri, tidak seharusnya mutasi pejabat eselon II di Aceh yang dilakukan oleh Gubernur Aceh diributkan. Apalagi jadi polemik berkepanjangan. “Karena itu kewenangan gubernur,” kata Tjahjo.

Mendagri menjelaskan, Aceh memiliki undang-undang khusus yang harus dipedomani, selain undang-undang nasional, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Jadi, untuk melihat Aceh ada undang-undang khusus dan undang-undang nasional. Itu sama dengan Papua dan Yogyakarta, ada undang-undang khususnya,” sebut Mendagri.

(Sumber : Serambi Indonesia)

Komentar

Loading...