Oleh Satria Darmawan

Geliat Cetak Sawah Baru Di Kabupaten Aceh Tengah Jangan Lagi Di Korupsi.

Satria Linting

TOSKOMI.COM || Aceh Tengah Indonesia merupakan negara agraris dimana pembangunan di bidang pertanian menjadi prioritas utama karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional.

UU No.7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah di sektor pertanian.

Populasi penduduk yang kian meningkat tidak
sebanding dengan luasnya lahan yang digunakan untuk pemukiman. Sedangkan kebutuhan akan pangan terus meningkat secara tajam. Akibatnya lahan-lahan produktif yang seharusnya dapat digunakan sebagai lahan pertanian yang manghasilkan kini mulai berkurang. Alih fungsi lahan pertanian di tanah air terus berlangsung sejak lama. Konversi lahan (dari sawah menjadi lahan lain) tersebut diperkirakan mencapai 100.000 hektar per tahun.

Salah satu agenda strategis pemerintah kabinet kerja adalah mewujudkan kedaulatan pangan di negeri  ini. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, antara lain meningkatkan ketersediaan pangan menuju terlaksananya kedaulatan pangan, khususnya swasembada komoditas padi, jagung dan kedele maka dipandang penting adanya penambahan luas baku lahan pangan. Selain itu juga cetak sawah baru juga bertujuan untuk program pengentasan kemiskinan, program gemilang ini merupakan niat baik pemerintah agar negara republik Indonesia tidak mengalami krisis pangan.

Salah satu program pemerintah pusat melalui kementrian pertanian RI, adalah percetakan sawah baru dimana nantinya terobosan ini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional,
Menjadikan negara republik Indonesia berdikari dibidang ekonomi sesuai Trisakti bung Karno.

Dikabarkan kabupaten Aceh Tengah akhir 2017 ini kembali mendapatkan kepercayaan, untuk program percetakan sawah baru di kecamatan Jagong jeget dan atu lintang, selaku pemuda daerah, saya sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementrian pertanian, karena dapat kembali memberikan kepercayaan setelah kepercayaan sebelumnya telah di salah gunakan dengan korupsi berjamaah, dimana sebelumnya program cetak sawah baru yang di laksanakan oleh dinas pertanian tanaman pangan kabupaten Aceh tengah tersangkut masalah hukum, yang berujung di tahannya mantan kepala dinas pertanian tanaman pangan  kabupaten Aceh tengah berinisial (N) sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan putusan PN Banda Aceh Nomor 10/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna Tahun 2016,

  1. Menyatakan terdakwa (N) Terbukti secara sah meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindakan pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan primer.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. .Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
  5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini.
  6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

 

Berdasarkan keterangan pers kajati Takengon pada tanggal  3/4/2016 kepada wartawan  yang dimuat di Media kompas perbuatan terpidana merugikan negara sebesar Rp.3.157.757.750.  ini terjadi pada proyek cetak sawah baru di Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

Berangkat dari hal yang memalukan daerah tersebut kami berharap kepada Bupati Aceh tengah selaku kepala daerah mampu bertindak tegas dan terus mengawasi bawahanya agar bekerja ikhlas tanpa harus semua kegiatan di korupsikan dan memberikan arahan yang tepat kepada kepala dinas pertanian tanaman pangan kabupaten Aceh Tengah beserta seluruh jajaranya, untuk dapat bekerja sesuai dengan juknis juklak, mentaati seluruh pedoman bantuan pemerintah tersebut, agar masyarakat dapat betul betul merasakan apa yang dinamakan bantuan pemerintah tanpa dikorupsi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepala dinas pertanian dan tanaman pangan kabupaten Aceh tengah juga harus tegas melaporkan progres kegiatan percetakan sawah baru yang akan dilaksanakan nanti, seringlah turun kelapangan jangan hanya modal Handphone telpon kelapangan, seolah olah pekerjaan sudah beres. Ini semua demi kemajuan kota takengon tercinta dan kami selaku pemuda pemudi Tanoh Gayo akan terus mengawal kebijakan pemerintah melalui percetakan sawah baru ini, agar tidak lagi di korupsi. Karena korupsi Sudah jelas perbuatan melawan hukum dan merugikan negara.

Oleh: Satria Darmawan
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi Gayo (GeRAK-Gayo)

 

Komentar

Loading...