Oleh Herman, SH

Pemkab Harus Transparan Menyikapi Persoalan Banjir

instagrid_201732413435042

Beberapa hari yang lalu telah terjadi bencana banjir di beberapa wilayah di kabupaten Aceh Tangah, salah satunya kebayakan.

Wilayah kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah datarang tinggi, yang memiliki ketinggian lebih kurang 1200 di atas permukaan laut. Memang bencana banjir adalah salah satu bencana alam, namun bukan berarti  faktor sepenuhnya. Dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini hal tersebutnya haruslah dikaji secara ilmiah.

Begitu juga secara umum, jika suatu datarang tinggi terjadi longsor atau banjir badang, mungkin iya tapi bukan banjir. Terjadinya banjir di Takengon. Hal ini sangat memperhatinkan.

Dalam kontek otonomi daerah mengedepankan prinsip atau asas pemerintahan yang baik (good governance) yaikni Akuntabilitas (Accountability), berupa pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang telah memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan kepentingan mereka dan juga asas responsif (Responsiveness) yang mengharuskan pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

Bayangkan saja dalam beberapa tahun terakhir beberapa wilayah di Aceh Tengah juga terjadi banjir. Sudah seharunya Negara dalam hal ini pemerintah daerah melakukan langkah-langkah konkrit untuk menemukan faktor penyebab serta mencari solusi untuk mengatasinya.

Lebih lanjutnya lagi dalam pemerintahan harus menjunjung serta menghormati prinsip Hak Asasi Manusia. Dalah kontek UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas disebutkan, Pasal 12 (1) huruf c dan e menyarakan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

Pekerjaan umum dan penataan ruang dan poin e “ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat

Jika kita lihat dalam aspek tata ruang wilayah, mengaharuskan pemerintah mengevaluasi arah kebijakan pembangunan apakah sudah menjamin pemenuhan hak lingkungan yang nyaman bagi warga, dan bagaimana dengan daerah resapan-resapan air di kota Tekengon? bagaimana dengan pengelolaan sampah ? bagaimana dengan pemeliharaan saluran atau pintu-pintu air ?

Mungkin beberapa pertanyaan tersebut muncul dibenak kita, yang tentu haruslah di jawab secara transparan, oleh pemangku kebijakan. Sudah merupakan  kewajiban dan tanggung jawab hukum serta moral bagi suatu negara untuk melindungi rakyatnya melalui aparaturnya dengan tidak boleh mengelak dari kewajiban tersebut. Negara tidak bisa berkilah apalagi mengelak bahwa bencana tersebut bukanlah akibat kebijakan yang dilakukannya atau malah mengkambing hitamkan kondisi alam yang tidak mendukung serta lain sebagainya. Tentu hal demikian tidaklah dapat diterima tanpa melihat penyebab  bencana dari segala aspek, menyeluruh, kajian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Dalam konstitusi UUD 1945 menjamin hak warga negara, untuk dilindungi oleh Negara dalam hal ini pemerintah, hal tersebut sebagaimana Pasal 28 H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Begitu juga dalam instrumen Hak Asasi Manusia, sebagaimana Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang kemudian diratifikasi sebagaimana UU 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) menyatakan bahwa kewajiban negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk penghormatan (penghormatan (to respect), melindungi (to proctect) dan memenuhi (to fullfil).

Didalam UU Pemerintahan Daerah secara ekplisit telah di sebutkan mengenai adanya mekanisme Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten, baik unsur Eksekutif, Legislatif, Yudikatif yang berperan serta bertanggung jawab dalam berbagai keperluan serta persolaan untuk di bahas secara bersama guna adanya penyelesaian segala prolem baik kepentingan daerah dan tentunya untuk mejamin hak dan kepentingan masyarakat.

Oleh karenanya secara jelas negara harus memenuhi hak-hak warganya, termasuk hak atas ke nyamanan bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan mana pemerintah harus proaktif melakukan upaya-upaya pencegahan serta menemukan akar penyebab terjadinya banjir di wilayah datatang tinggi tersbut  sebagai bagian pelayanan publik. Atas kewajiban tersebut negara dalam hal ini pemerintah, telah membentuk berbagai departemen, kementerian dan BUMN yang telah mendapat mandat khusus dan bertanggung jawab atas ketersediaan segala prasarana publik, guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara agar teciptanya rasa aman, nyaman dan berkeadilan sosial.

Penulis :

Herman, S.H

Aktivis Hukum / Advokat Muda / Asal Gayo

Komentar

Loading...