Akhirnya GMNI dan ASPAL Berhasil : Korupsi Dana Masjid 10 M Tiba Di Pengadilan Tipikor

FB_IMG_1488951478624

TOSKOMI.COM || Bener Meriah (8/3) Setelah sekian lama kasus tindak pidana korupsi, program rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah ( dana masjid) pada tahun 2013, yang awal mulanya di Geruduk oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ke DPRK Bener Meriah, kini berahir juga ke pengadilan tindak pidana korupsi di Banda Aceh.

Hasil perjuangan mahasiswa dan aktivis GMNI tersebut juga menuai hasil, dan perjuangan mendorong kasus masjid tersebut agar cepat di limpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi sekitar 2 bulan yang lalu pernah di suarakan Dengan menggelar demonstrasi di kantor kejaksaan bener meriah oleh Aliansi Parlemen Jalanan (ASPAL) Bener Meriah yang di komandoi oleh Bung Asra Arisahpitra yang juga merupakan ketua GMNI Cabang Aceh Tengah.

ASPAL dalam tuntutannya meminta kejakasaan negeri Redelong tersebut sesegera mungkin utuk melimpahkan kasus masjid tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi di banda aceh dan Kardono sebagai Kanit Intel Kejaksaan bener meriah berjanji akan melimpahkan kasus tersebut pada bulan Desember 2016 namun janji kejaksaan meleset 1 bulan.

Akhirnya pada tanggal 8 Maret 2017 Kejari melimpahkan kasus tersebut kepada pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejari Bener Meriah Bambang Panca, SH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus ( Pidsus) Rajeskana, SH.

Kasus dana masjid ini telah menetapkan empat terdakwa diantaranya, Azwirsyah Kepala dinas Bima Marga Cipta Karya ( BMCK) disebut selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) pada program Rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah.

Terdakwa kedua Sulaiman MD yang merupakan bendahara pemasukan dan pengeluaran dalam kegiatan tersebut, terdakwa selanjutnya Mursada yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan rehabilitasi rumah ibadah tahun 2013, dan terdakwa keempat Ari Aristomi sekretaris BMCK yang menjabat sebagai panitia ketua panitia pada kegiatan tersebut. Tutur Rajeskana.

Akibat perbuatan keempat terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar RP.754.183.874, akibatnya terdakwa akan dituntut dengan pasal primer pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke KUHPidana dengan ancaman 4 sampai 20 tahun penjara dengan denda. Ujar Rajeskana.

Selain kasus dana masjid kata Rajeskana, Kejari Bener Meriah juga telah melimpahkan kasus rumah duafa. Dimana untuk kasus ini sudah ditetapkan 3 tersangka dimana akibat perbuatan merugikan negara sebesar Rp. 257.833.50 dan diancam pidana dengan pasal 12 huruf e. UU RI nomor 31 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a. b ayat (2) ayat (3) tentang pemberantasan korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU RI nomor 35 tahun 1999 dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara dan denda.

Lebih lanjut dikatakan Rajeskana terkait kasus dana masjid uang yang diambil terdakwa telah mengembalikannya, namun kendatipun kerugian negara tersebut telah dikembalikan hukuman tidak bisa hilang begitu saja karena dalam UU Tipikor nomor 4 menyebutkan pengembalian kerugian pidana tidak menghapus pidana. Artinya walaupun kerugian dikembalikan hukuman tetap dijalankan. (D23)

Komentar

Loading...