KESALAHAN TEKNIS DILAKUKAN KIP ACEH TENGAH, PADA DEBAT PUBLIK PEMILUKADA 2017

IMG_1345

TOSKOMI.COM || Aceh Tengah (9/2) Debat kandidat PILKADA 2017 calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Tengah di Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) kemarin (tanggal 7 febuari 2017,red), yang di prakarsai oleh KIP Aceh Tengah sebagai penyelenggara PEMILUKADA, menjadi perhatian semua elemen masyarakat Aceh Tengah.

Tidak terkecuali bagi aktivis anti korupsi Aramiko Aritonang. Menurut Aramiko untuk memahami dan menganalisis ilmiah visi, misi dan program unggulan kandidat paslon Bupati/wakil, referensinya tidak cukup pada acara debat publik kemarin saja, karena singkatnya waktu untuk kandidat menyampaikan visi, misi dan program unggulan, apalagi debat publiknya terdapat kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelengara PEMILUKADA, yaitu masalah ekivalensi tema debat dengan linieritas keilmuan panelis.

Tema debat adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan sebagai prasyarat mempercepat kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah, sedangkan panelis yang dihadirkan tidak satupun dari disiplin ilmu pemerintahan, seperti Prof DR Alyasa Abubakar disiplin ilmu agama, DR Al Musanna disiplin ilmu agama dan kurikulum pendidikan dan DR Yahya Kobat, SE, M.Si disiplin ilmu ekonomi. Akibat tidak ekivalensi antara tema debat dengan ilmu panelis yang dihadirkan, sehingga pertanyaan yang muncul tidak fokus secara aplikatif mengenai persoalan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh Tengah. Bahkan cenderung pertanyaan- pertanyaan seperti soal - soal yang biasa saja.

Dampak dari kesalahan teknis ini, menurut saya, seluruh paslon/kandidat calon bupati/wakil bupati kurang maksimal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan moderator ujar Aramiko.

Menurut Aramiko yang juga Pegiat Anti Korupsi dari LSM GeRAK Gayo. “beberapa indikator tata pemerintahan yang baik (clean governance) seperti partisipasi publik, transparansi terutama kebijakan anggaran, dan akuntabilitas tidak tersentuh dalam pertanyaan yang disiapkan panelis, padahal ini masalah serius dan penting, karena korupsi atau perilaku korupsi terjadi selama ini disebabkan tidak maksimalnya penerapan indikator ini oleh pemerintah daerah Aceh Tengah yang lalu”. (D23)

Komentar

Loading...