Penanganan Kasus Korupsi Aceh Tengah dan Bener Meriah “GATOT”

IMG_0520

TOSKOMI.COM || GeRAK Gayo menyayangkan sikap Aparat Penegak Hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang terkesan lambat dalam hal penanganan kasus korupsi yang ada di aceh tengah dan Bener meriah.

Salah satu contoh kasus yang Lambat dan Gagal Total di proses lebih lanjut adalah kasus korupsi dana hibah Pembangunan masjid di kabupaten Bener meriah yang menelan biaya Rp.10 Milyar, status tersangka sudah ditetapkan oleh kejaksaan hampir 4 tahun lamanya namun kasus belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Banda Aceh padahal kasus ini sudah P21.

GeRAK Gayo menaruh kecurigaan terhadap Kepala Kejaksaan Bener Meriah terkait penangan kasus korupsi dana hibah masjid tersebut sudah di kondisikan dengan Mantan Bupati Bener Meriah yang saat ini menjadi Calon Bupati Bener Meriah dan Mantan Kepala Dinas Pengairan Bener Meriah yang salah satu tersangka kasus tersebut masih menjabat sebagai Kepala dinas di ruang lingkup Pemkab Bener Meriah.

Kecurigaan GeRAK Gayo terhadap Kajari Bener Meriah di perkuat dengan masa jabatan Kajari Bener Meriah yang cukup lama menjabat di kabupaten Bener Meriah yang mana hampir 3 tahun lamanya, kami menduga bahwa untuk kasus korupsi dana masjid Bener meriah Kajari Bener Meriah ada main mata dengan pejabat yang terkait seperti mantan Bupati Bener Meriah dan Mantan Kadis Pengairan Bener Meriah yang saat ini sedang menyandang Tersangka atas kasus tersebut hampir 4 tahun lamanya.

Sama halnya penangan kasus korupsi di Aceh Tengah yang saat ini di tangani oleh Polres Aceh Tengah juga sangat terkesan lambat hal ini bisa di buktikan dari masa jabatan Kapolres yang terus silih berganti tapi untuk hal kasus korupsi yang di tangani, publik tidaklah bisa berharap banyak atas kinerja aparat penegak hukum untuk memberantas kasus kasus korupsi, belum lagi kita bicara soal pencegahan tindak pidana korupsi.

Untuk aceh tengah sendiri banyak kasus korupsi yang seharusnya menjadi konsen aparat penegak hukum untuk diproses seperti kasus Korupsi Dana Gempa Gayo yang pernah GeRAK Gayo Laporkan ke Polres aceh tengah yang terduga pelakunya merupakan salah satu pejabat aceh tengah yang duduk di Korsi empuk DPRK Aceh Tengah dari Fraksi Demokrat, semua barang bukti sudah kita berikan secara resmi ke Polres aceh tengah namun belum juga kunjung di tingkatkan penangan kasusnya. Dana gempa Gayo yang kita duga di korupsi oleh orang yang terhormat ini adalah Dana Kemanusiaan yang seharusnya di lindungi karena statusnya darurat/bencana Gempa, namun kenyataannya pejabat yang seharusnya melindungi rakyat nya malah merampas hak hak rakyat yang teraniaya.

GeRAK Gayo sangat menyangkan atas sikap aparat penegak hukum yang lamban dalam hal penangan kasus korupsi terlebih kasus tersebut menjerat pejabat, seakan Hukum di aceh tengah hanya berlaku bagi rakyat kecil tapi takut terhadap pejabat. GeRAK Gayo meminta kepada Kapolda Aceh agar memantau kinerja Polres Aceh Tengah dalam hal penganan kasus Korupsi.

Belum lagi kasus Dugaan pungli yang melibatkan ketua pengadilan Tinggi Aceh Tengah hingga saat ini pengadilan tinggi banda aceh belum memberikan sanksi apapun terhadap pelaku pengli tersebut, GeRAK Gayo dalam hal ini akan meminta Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi terhadap Oknum Ketua Pengadilan Negeri Takengon yang diduga kuat melakukan pungutan liar terhadap bahwahanya. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh hampir seluruh pengawai yang bekerja di ruang lingkup Pengadilan Negeri Takengon.

GeRAK Gayo juga meminta kepada Satgas Pungli Aceh untuk turun langsung ke aceh tengah untuk langsung memeriksa dugaan dugaan pungli di instansi Pemerintah seperti Sekolah yang ada di aceh tengah dan Dinas pendidikan aceh tengah serta pengadilan negeri takengon aceh tengah. (REL)

Komentar

Loading...