Pungli Menghantui Tut Wuri Handayani

Dedi - ToskomiAramiko Aritonang, Koordinator GeRAK Gayo. (photo: Dedi)

Pungutan liar (pungli) telah merasuki instansi pendidikan di Aceh Tengah. Keterlibatan oknum kepala sekolah dan komite sekolah terendus dari jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA. Tindakan yang mengeksploitasi wali murid ini mesti menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat Aceh Tengah agar penyakit masyarakat bertopeng pendidikan ini tidak berjangkit dan menular semakin luas.

Temuan tersebut diungkap Koordinator Gerakan Anti Korupsi Gayo (GeRAK Gayo), Aramiko Aritonang. Menurut pantauan GeRAK Gayo, modus yang dilakukan para kepala sekolah sangat beragam, mulai dari permintaan uang ijazah, uang pembangunan, uang baju (seragam olahraga, seragam batik dan seragam putih), uang pengayaan, uang gorden, uang taplak meja, uang parkir dan uang buku Lembaran Kerja Siswa (LKS). Padahal, menurutnya, kutipan ini semestinya masuk dalam lingkup yang Dana BOS.

“Banyak penyelewangan dan pungli yang dilakukan sekolah-sekolah di Aceh Tengah," ujar Aramiko saat memulai paparannya temuan dugaan pungli dan korupsi di SMPN 4 Takengon.

Selain pungli dengan modus yang dibangun seolah-olah sebagai kebutuhan sekolah dan siswa, GeRAK Gayo juga menyoroti penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). Berdasarkan hasil investigasi, GeRAK Gayo menduga kuat telah terjadi 'permainan' antara kepala sekoalah dengan Komite Sekolah. Bahkan secara tersirat, GeRAK Gayo menemukan indikasi keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan. Tidak hanya itu, GeRAK Gayo menemukan pola struktural praktik jual-beli jabatan dan pungutan liar fee terhadap jabatan kepala sekolah. Bahkan, GeRAK Gayo menemukan indikasi keterlibatan Bupati Aceh Tengah yang turut membekingi praktik koruptif tersebut.

Sebagai contoh, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMPN 4 Takengon yang tampak terlalu memaksakan kebijakan. Kedua komponen sekolah yang semestinya menjadi pelindung kepentingan siswa dan wali murid justru menjadi benalu dengan dalih-dalih yang tidak masuk akal... (Apa dalih yang tak masuk akal itu?)

Saat ini GeRAK Gayo sedang melakukan pendalaman terhadap kasus pungutan liar di lingkungan instansi pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan laporan dari wali murid, GeRAK Gayo mulai melakukan observasi dan investigasi untuk mencari dokumen pendukung, korban dan saksi yang menjadi bahan permainan dalam dugaan pungli tersebut.

"Bahan ini akan langsung kami laporkan kepada SATGAS Pungli Aceh," ujar Aramiko dengan nada mantap.

Ia menambahkan, informasi awal ini akan diusung oleh GeRAK Gayo hingga level nasional. "Selain ke level provinsi, kami akan membawa temuan ini ke jenjang nasional," tambahnya sambil menyebut Kementrian Pendidikan Nasional sebagai tujuan pelaporan. Menurutnya, GeRAK Gayo selalu berupaya membangun keselarasan dengan pemerintah untuk menghadirkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi, khususnya instansi pendidikan yang saat ini sedang mendapat sorotan.

Di tingkat lokal, GeRAK Gayo akan segera mengajukan agenda hearing (dengar pendapat) dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang membidangi pendidikan. Melalui forum hearing ini, GeRAK Gayo berharap agar Komisi D DPRK Aceh Tengah dapat memanggil pihak sekolah (kepala sekolah dan komite sekolah) yang diduga telah melakukan pungutan liar terhadap peserta didiknya.

Aramiko menekankan bahwa persoalan praktik kotor yang terjadi di sekolah-sekolah di Aceh Tengah tidak hanya soal pungli, tetapi juga penggunaan Dana BOS yang tidak transparan dan akuntabel. Ia berharap seluruh komponen institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman serta Satgas Pungli Aceh untuk bersama-sama memberantas tindak penyelewengan kekuasaan yang kerap menjadi pola atau modus korupsi terselubung.

"Jika terbukti bersalah, para pelaku harus ditindak secara tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau perlu, mereka harus dipecat, statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dicabut," ujarnya lugas. Ia menegaskan, temuan di SMPN 4 Takengon harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di sekolah-sekolah lain sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing.

Sebagai penutup, Aramiko membeberkan temuan pungli di SMPN 4 Takengon yang mencapai Rp 3.080.000 per siswa selama 3 (tiga) tahun menempuh pendidikan. "Jika dikalikan dengan 600 siswa yang bersekolah, jumlah punglinya mencapai 1,848 miliar rupiah. Jadi, yang harus kita pertanyakan bersama, 'Dikemanakan Dana Bos yang Rp 1,8 miliar itu...?!" pungkasnya. (PR)

Komentar

Loading...